Sebuah firma real estate di lantai tiga sebuah gedung perkantoran memakai jasa kebersihan untuk bersih-bersih saat akhir pekan. Penyedia jasa menyelesaikan pekerjaannya Sabtu sore. Namun, salah satu pekerjanya lupa menutup keran di ruang toilet karyawan setelah mencuci kain pel, yang juga dia tinggalkan di wastafel. Kain pel menyumbat pipa saluran wastafel. Setelah 36 jam, wastafel telah luber, membanjiri ruangan toilet, dan air merembes ke firma hukum di lantai bawahnya. Air merusak beberapa komputer, meninggalkan bercak di kursi-kursi kulit, mengotori tembok, dan merembes ke karpet berusia enam bulan. Firma hukum lalu menggugat ganti rugi ribuan dolar kepada firma real estate. Karena firma real estate ini memiliki kewajiban hukum atas perbuatan kontraktor yang disewanya, maka firma real estate ini wajib mengganti kerugian properti firma hukum.

Untuk kecelakaan seperti inilah perusahaan membeli asuransi kewajiban (liability). Ada banyak cara untuk mengasuransikan risiko kerugian atas tindakan kontraktor. Tiap perusahaan hendaknya mempelajari alternatif-alternatifnya dan memilih yang paling sesuai dengan keadaan.

Tiap perusahaan hendaknya memiliki polis asuransi kewajiban umum sendiri. Polis standar akan menanggung kerugian-kerugian yang diakibatkan kontraktor. Memang, mengandalkan pada asuransi perusahaan sendiri akan membuat perusahaan memiliki kendali (terutama atas pembayaran premi yang tepat waktu). Tetapi, ada beberapa kelemahan dari menggunakan hanya pendekatan ini saja. Beberapa polis mungkin mengandung endorsement yang mengurangi atau bahkan menghapus pertanggungan ini, jadi pemilik usaha semestinya meninjau polis-polis mereka dengan saksama. Bahkan jika polis tidak memberi pertanggungan ini, kerugian-kerugian besar akibat kontraktor akan dapat menghabiskan limit asuransi perusahaan. Selain itu, perusahaan asuransi akan menghitung kerugian kontraktor saat menghitung experience modification perusahaan, sehingga premi akan lebih mahal di masa depan.

Perusahaan mungkin ingin mengikutsertakan perjanjian indemnification (atau “perjanjian lepas tanggung jawab”) di kontrak pekerjaan proyek. Ini akan mewajibkan kontraktor untuk bertanggung jawab atas kerugian-kerugian atas proyek mereka. Jika kontraktor memiliki asuransi atau sumber keuangan lain untuk membayar ganti rugi, maka perjanjian indemnification ini adalah langkah yang bagus. Polis standarnya menanggung kewajiban yang dimiliki di dalam “kontrak tertanggung” (insured contract). Selain itu, jika perusahaan harus menggugat kontraktor untuk mematuhi kesepakatan, pihak ketiga yang dirugikan akan harus menunggu lama untuk menerima pembayaran. Yang terakhir, kalau perusahaan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, polis kontraktor tidak akan menanggung biaya-biaya pengadilan.

Pendekatan lainnya adalah dengan mengharuskan kontraktor untuk menunjuk perusahaan sebagai tertanggung tambahan (additional insured) di polisnya. Ini akan memberi perusahaan pertanggungan atas ganti rugi dan sekaligus biaya-biaya pengadilan. Namun, perusahaan berbagi limit asuransi kontraktor dengan semua tertanggung tambahan yang terdaftar di polis, sehingga nilai asuransi yang tersedia mungkin tidak cukup. Asuransi perusahaan mungkin atau mungkin tidak harus berbagi mengganti rugi, tergantung ketentuan-ketentuan kedua polis. Selain itu, seperti pendekatan perjanjian lepas tanggung jawab, perusahaan harus berharap bahwa kontraktor menjamin asuransinya tetap berlaku.

Terakhir, perusahaan dapat mengharuskan kontraktor untuk membeli polis kewajiban protektif pemilik dan kontraktor (Owners and Contractors Protective Liability policy). Polis ini diterbitkan atas nama perusahaan (bukan kontraktor). Polis ini akan memberikan perusahaan limit primer asuransinya sendiri untuk proyek pekerjaan, pemberitahuan awal atas pembatalan, dan mencegah kerugian. Polis ini tidak memberi pertanggungan untuk pekerjaan yang sudah selesai, sehingga perusahaan mungkin masih membutuhkan pertanggungan tertanggung tambahan untuk pekerjaan yang telah selesai.

Semua perusahaan memakai jasa kontraktor dari waktu ke waktu. Perencanaan yang baik akan menjamin bahwa perusahaan memiliki perlindungan yang mencukupi apabila kecelakaan terjadi.