Seorang hakim federal menghentikan pemberlakuan rencana pemberlakuan aturan lembur yang sama sekali baru yang dijadwalkan akan berlaku 1 Desember. Aturan ini seyogyanya akan menaikkan hampir dua kali lipat ambang batas gaji karyawan untuk dapat bebas dari kewajiban-kewajiban upah lembur sesuai dengan Fair Labor Standards Act (FLSA). FLSA akan menaikkan ambang batas untuk memenuhi syarat untuk bebas dari kewajiban dari gaji sebesar $23,660 menjadi $47,476.

Aturan baru Departemen Tenaga Kerja Amerika ini juga menyertakan bahasa yang akan secara otomatis menyesuaikan ambang batas itu setiap tiga tahun, menetapkannya pada jumlah yang setara dengan persentil ke 40 pendapatan mingguan pekerja full-time di daerah dengan gaji terendah yang ditentukan oleh Biro Sensus Amerika.

Tindakan ini ditentang keras oleh Kamar Dagang dan beberapa lembaga-lembaga berkepentingan lainnya, dan setidaknya 21 pemerintah state. Dipimpin Texas dan Nevada, mereka mengajukan gugatan yang menolak otoritas Departemen Tenaga Kerja untuk memberlakukan perubahan ini, dan juga memberlakukan kenaikan otomatis dari ambang batas ini, tanpa persetujuan Kongres.

Di aturan setebal 20 halaman yang diterbitkan akhir November, Hakim Amos Mazzant dari Pengadilan Negeri untuk Distrik Timur Texas, menghalangi tenggat waktu dan mempertahankan status quo hingga pengadilan dapat secara lebih sepenuhnya memproses perkara ini. Namun, dalam mengeluarkan perintah, hakim menemukan bahwa para penggugat yang ingin menghalangi pemberlakuan aturan lembur baru memiliki peluang cukup besar untuk mendapatkan keinginannya.

Aturan ini disambut gembira oleh kalangan usaha. “Hari ini, akhirnya Hakim Mazzant mengabulkan keinginan NCCR dan kawan-kawan koalisi kami,” kata Rob Green, direktur eksekutif National Council of Chain Restaurants. “Peraturan yang tidak tepat oleh Departemen Tenaga Kerja merupakan campur tangan berlebihan dari pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi usaha-usaha kecil dan karyawan mereka di seluruh Amerika.

“Perubahan terkait lembur oleh Departemen Tenaga Kerja adalah tindakan ceroboh dan agresif dari kekuasaan eksekutif negara. Pengusaha ritel menyambut gembira keputusan hakim,” kata David French, Wakil Presiden Senior untuk Hubungan Pemerintah dari National Retail Foundation. Dia menyatakan dalam pernyataan tertulis di situs web organisasi tersebut bahwa, “Terus terang, aturan-aturan tersebut adalah kebijakan publik yang jelek, dan kami gembira bahwa hakim mengizinkan tuntutan terus diproses sebelum aturan itu diberlakukan.”

Yang Perlu Dilakukan Pemilik Usaha

Untuk saat ini, pemilik usaha memiliki lebih banyak kebebasan bertindak dibandingkan sebelum putusan hakim. Peraturan baru ini untuk sementara dapat diabaikan dan Anda tidak perlu melakukan perubahan terhadap jadwal kompensasi yang sekarang. Anda dapat melanjutkan usaha seperti sebelumnya tanpa mengubah klasifikasi pekerja dari tidak kena lembur menjadi status lembur per jam. Atau, jika Anda telah mengumumkan perubahan terhadap rencana kompensasi dalam rangka mematuhi aturan baru tersebut, Anda dapat tetap memberlakukan perubahan agar pekerja tidak menderita.

Hakim hanyalah memutuskan penundaan aturan. Hakim tidak menghentikan peraturan ini untuk selamanya. Artinya, pemerintah federal dapat melakukan banding terhadap penundaan ini. Bila berhasil, pemerintah dapat memberlakukan aturan baru itu menunggu keputusan akhir pengadilan atas keberatan penggugat.

Namun, saat artikel ditulis, pemerintahan Trump akan memulai masa kerjanya. Aturan baru terkait lembur yang diajukan oleh Departemen Tenaga Kerja kemungkinan tidak akan berlaku, karena pemerintahan Trump dipandang lebih ramah terhadap kepentingan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan kelompok-kelompok lain yang melakukan gugatan untuk menghentikan aturan tersebut.

Kita masih mungkin menyaksikan beberapa penyesuaian terhadap aturan lembur beberapa tahun ke depan mengingat ambang batasnya tidak mengalami perubahan berarti sejak 1975. Namun, tampaknya untuk beberapa waktu ini, aturan lama masih akan berlaku.